Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti keinginan Presiden Jokowi untuk memberhentikan pengiriman TKI informal. Rencananya, keinginan Presiden itu akan terwujud pada 2017 nanti sesuai road map Kemenaker.
"Presiden ingin menghentikan penempatan TKI (informal) ke luar negeri. Kita akan follow up keinginan Bapak Presiden itu. Sebelumnya kita memang membuat road map
nol PLRT (penata laksana rumah tangga) pada 2017," ujar Hanif di Gedung BI, Jakarta, Senin (16/2/2015).
Dia menjelaskan, rencana pemerintah menghentikan
pengiriman TKI informal bukan karena alasan bahwa pekerjaan sebagai pembantu
rumah tangga itu buruk. Menurut Hanif, alasan utama kebijakan itu adalah karena
pemerintah melihat adanya perbedaan budaya beberapa negara yang justru
memperlakukan PRT dengan tidak semestinya.
"Kita mendorong mengirimkan tenaga kerja yang
lebih terlatih dan profesional. Profesi PRT itu baik dan halal. Namun karena
tingkat kerentanan budaya dan hukum suatu negara, rencana penghentian TKI
dilakukan sebagai upaya melindungi warga kita di luar negeri," kata dia.
Lebih lanjut, kata Hanif, penghentian pengiriman TKI
informal pada 2017 nanti pasti akan menimbulkan lonjakan jumlah pengangguran.
Oleh karena itu, pemerintah juga sedang membuat strategi agar lapangan kerja tercipta
seluas-luasnya bagi para angkatan kerja yang menganggur.
"Kita cari solusi terhadap para pengangguran kita,
yang 7,2 juta pengangguran terbuka, dan 34 juta lagi mereka yang hanya lulusan
SMP dan SD. Harus dipastikan, (bahwa solusinya) harus mengakomodasi yang SD dan SMP ini," ucap Hanif.